KPHP MODEL LAKITAN SUMSEL

PROFIL KPHP MODEL LAKITAN

I. Aspek Wilayah I.1 WILAYAH KPHP LAKITAN Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP tingkat Provinsi Sk. 76/Menhut-II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 dengan luas total 2.558.407 Ha, terbagi menjadi 24 Unit KPH terdiri dari 14 Unit KPH Produksi seluas   ± 2.059.461 ha dan 10 Unit KPH Lindung seluas ± 498.941 ha Peta Penetapan KPHL dan KPHP Provinsi Sumatera Selatan I.3 Kondisi Batas Kawasan Hutan Letak Geografis : 102°46'12"- 103°15’36" BT 02°45’00"- 03°16'48" LS I.4 Kondisi Penutupan Lahan No Kelas Penafsiran Luas (Ha) % 1 Tubuh Air 490,918 0,64 2 Semak Belukar 2.556,331 3,33 3 Belukar Rawa 12.159,326 15,84 4 Pertanian lahan kering campur semak belukar/kebun campur 28.487,728 37,10 5 Perkebunan 19.921, 568 25,85 6 Pemukiman/lahan terbangun 1.613,353 2,10 7 Pertanian lahan kering 7.541,103 9,82 8 Savana/padang rumput 641,622 0,84 9 Sawah 2.038,773 2,66 10 Lahan terbuka 1.325,381 1,73 Jumlah 76.776,159 100,00 Sumber : BPKH WIlayah II Palembang, 2013 I.5 Aksesibilitas KPHP Lakitan Bedasarkan Peta yang diperoleh dari BPKH Wilayah II (2013) bahwa perjalanan menuju wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan umumnya memiliki aksesibilitas rendah artinya hanya dapat ditempuh dengan satu cara yaitu jalan darat atau jalan sungai. Perjalanan menuju wilaya KPHP Model Unit VI Lakitan dilakukan melalui jalan darat.  Akses menuju KPHP ini dapat ditempuh melalui jalan darat dari ibukota kabupaten yaitu Muara Beliti.  Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah wilayah Jayaloka yang dapat ditempuh selama 1 jam sedangkan yang terjauh adalah wilayah Karang Dapo yang memerlukan perjalanan 3 jam. Akses menuju desa-desa yang terdekat dengan kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan umumnya jalan darat yang berupa jalan aspal dan jalan tanah.  Pada beberapa tempat seperti di kawasan HP. Kungku, terdapat jalan aspal yang membelah kawasan hutan.  Adapun untuk menuju kawasan HP. Model Unit VI Lakitan Utara I dan HP. Model Unit VI Lakitan Utara II dapat ditempuh dengan memanfaatkan jalan perkebunan kelapa sawit.  Secara spasial, aksesibilitas KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta Potensi dan Aksesibilitas Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. I.6 Topografi Menurut BPKH Wilayah II berdasarkan Peta Kelerengan Wilayah KPHP Model unit VI Lakitan memiliki satu  tipe kelerengan yaitu landai. Secara spasial, Jenis kelerengan  KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta lereng Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan I.7 Geoglogi dan Jenis Tanah Berdasarkan Peta Geologi yang di dapat dari BPKH Wiayah II (2013)  Wilayah KPHP model Unit VI Lakitan  terdiri dari jenis batuan geologi yang memdominasi dari Clastic Sediment, Granitoid, Swam Deposits dan Volcanosediment. Secara spasial, Jenis Geologi KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta Geologi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan (Gambar 2.5) Jenis tanah yang mendominasi adalah Hapludox, Kandiudults, Dystropepts, Knhaplohumults, Humitropepts, dan Tropaquepts.  Secara spasial, Jenis tanah KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilihat pada Peta Geologi Wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan. I.8 Ijin Pemanfaatan Hutan dan Penggunaaan Kawasan Hutan a. Ijin Pemanfaatan Hutan Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui  penetapan program percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tujuan merehabilitasi kawasan hutan yang rusak dan menyiapkan tanaman yang dibutuhkan untuk industri kehutanan.  Menteri Kehutanan telah memberikan IUPHHK-HTI atas nama PT. Paramitra Mulia Langgeng seluas 70.130 ha,  dan sebagian kawasan HP. Lakitan Utara I seluas 25.093 ha telah dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman. Pembangunan hutan tanaman ini masih dalam tahap perencanaan lapangan dan belum ada pembangunan fisik di lapangan. Program hutan tanaman rakyat juga sudah mulai bergulir di dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan. Pada wilayah HP Kungku telah ditetapkan ijin UPHHK-Hutan Tanaman Rakyat seluas 1.704 ha pada tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2010. Tabel  Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan No Pemegang Ijin Surat Ijin Lokasi 1 PT. Pratama Palm Abadi - HP Lakitan Utara I dan II 2 PT. Tani Andalas - HP Lakitan Selatan 3 PT. Surya Agro Persada - HP Lakitan Utara I 4 PT. London Sumatera Indonesia Tbk. - HP Lakitan Utara I 6 PT. Dwi Reksa Usaha Perkasa - HP Lakitan Utara II 7 PT. Dendy Marker - HP Lakitan Utara II 8 PT. Djuanda Sawit - HP Lakitan Utara I 9 PT. Paramitra Mulya Langgeng SK.378/MENHUT-II/2009 HP Lakitan I 10 Masyarakat Setempat SK.46/MENHUT-II/2010 HP Kungku Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, 2010 Selain pembangunan hutan tanaman juga terdapat pembibitan meranti di dalam kawasan HP. Lakitan Utara I. Hal ini merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. London Sumatera Indonesia.  Sebagian dari areal perkebunan perusahaan ini masuk dalam areal kawasan HP. Lakitan Utara I sehingga perusahaan ini diwajibkan untuk merehabilitasi kawasan hutan yang rusak di HP. Lakitan Utara I. b. Ijin Penggunaan Hutan Berdasarkan análisis spasial data di tingkat provinsi, ada wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan telah ada penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan.  Saat ini ada 2 jenis pertambangan yang areal konsesinya sedikit masuk dalam kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan, yaitu ijin usaha pertambangan batubara dan pertambangan emas (Tabel 2.8).  Potensi tumpang tindih terjadi karena wilayah konsesi pertambangan ini berada di kawasan perbatasan antar kabupaten.  Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahap eksplorasi. Tabel  Ijin Penggunaan Kawasan Hutan di KPHP Model Unit VI Lakitan No Ijin Penggunaan Pemegang Ijin Lokasi Surat Investasi Luas 1 IUP Operasi Produksi PT. Sugico Pendagron Energy HP Lakitan Utara I 545/06/DPE/2005, 22 April 2007 Batubara 718,274 2 IUP Operasi Produksi PT. Banyan Koalindo Lestari HP Lakitan Utara I Kep. Bupati No.51 Tahun 2007 Batubara 3 Lokasi PKP2B PT. Bara Sentosa Lestari HP Lakitan Utara II - Batubara 461,339 4 IUP Operasi Produksi PT. Gorby Energy HP Lakitan Utara I - Batubara - 5 IUP Eksplorasi PT. Nusantara Bara Resources HP Lakitan Utara II - Batubara 3.058,085 6 IUP Operasi Produksi PT. Sriwijaya Bintang Tiga Energi HP Lakitan Utara II - Batubara 696,241 7 IUP Eksplorasi PT. Musi Rawas Gold HP Lakitan Utara II - Emas, Biji Besi dan Galena 722,381 Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, 2010 I.9 Kondisi KPHP Dalam Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Upaya pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan tetap mengacu pada rencana tata ruang Kabupaten dan provinsi. Karena seluruh kawasan di dalam KPHP Model Unit VI Lakitan berstatus sebagai hutan produksi maka pola pemanfaatannya diarahkan sebagai kawasan budidaya/pemanfaatan. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan, untuk sebagian kawasan di dalam KPHP Model Unit VI Lakitan yang merupakan kawasan produksi maka pola pemanfaatan diarahkan untuk pemanfaatan kawasan dalam hal produski baik kayu maupun nonkayu. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan dan RTRW Kabupaten Musi Rawas, rencana pola ruang disekitar wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan sebagian besar merupakan pertanian. Peruntukan pertanian ini mencakup kebun campuran, kebun karet, kebun sawit, kebun swasta sejenis dan sawah irigasi teknis. I.10 Pembangunan Kehutanan di Wilayah KPHP Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan baru sampai pada tahap persiapan atau prakondisi pembangunan KPHP.  Kegiatan pembangunan saat ini difokuskan pada penyusunan dokumen kebijakan, survey dan identifikasi potensi, kondisi fisik dan permasalahan.  Kegiatan ini menggunakan anggaran APBD Kabupaten Musi Rawas, APBD Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kehutanan, dan APBN melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan. Apabila sesuai dengan perencanaan, maka sarana dan prasarana KPHP Model Unit VI Lakitan akan mulai tersedia.  Pada tahun ini oleh Pemerintah melalui UPT Kementerian Kehutanan (Badan Planologi Palembang) untuk pengadaan sarana transportasi pendukung kegiatan di tingkat lapangan sudah tersedia.  Sedangkan penyusunan rencana kerja pengelolaan KPHP Model Unit VI Lakitan jangka panjang difasilitasi oleh UPT Badan Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah V Palembang. I.11 Isu Strategis, Kendala, dan Permasalahan Sebagian besar lahan pada HP Kungku telah berubah menjadi lokasi pemukiman masyarakat dan kebun. Pada tahun 2005, berdasarkan hasil inventarisasi kawasan HP Kungku oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas diperoleh hasil 75% kawasan hutan telah berubah fungsi menjadi pemukiman, perkebunan karet dan  sawit, fasilitas umum dan persawahan.  Diketahui pula bahwa sebagian besar penduduk berasal dari Pulau Jawa. Lokasi ini ternyata merupakan lokasi transmigrasi yang sudah ada semenjak tahun 1970. HP. Kungku dibelah oleh 3 ruas jalan aspal dimana di sepanjang jalan tersebut telah dibangun fasilitas sarana dan prasarana yang sangat baik.  Namun seiring dengan hal tersebut saat ini banyak areal yang secara formal hukum masuk dalam kawasan hutan (HP. Kungku) namun telah digunakan oleh masyarakat terutama untuk pemukiman, perkebunan karet dan pertanian.  Bahkan pusat pemerintahan Kecamatan Suka Karya berada di dalam kawasan hutan ini. Di wilayah ini juga terdapat pembangunan fasilitas migas berupa stasiun. Kawasan HP Model Unit VI Lakitan Utara I dan II juga telah mengalami banyak persoalan terkait deforestasi dan degradasi hutan.  Sebagian kawasan telah tumpang tindih (overlapping) dengan perkebunan kelapa sawit (PT. London Sumatera Indonesia).  Saat ini tengah dilakukan diproses lebih lanjut untuk penyelesaiannya hingga ke tingkat Kementerian Kehutanan. Letak kawasan HP. Model Unit VI Lakitan Selatan yang berdampingan dengan areal transmigrasi Megang Sakti. Perkembangan transmigrasi yang tinggi menambah tekanan kerusakan terhadap kawasan hutan berupa okupasi masyarakat sekitar juga meningkat. Okupasi terjadi karena masyarakat membutuhkan dan memperluas lahan usaha untuk perkebunan karet dan pemukiman. II. Aspek Kelembagaan KPHP Model Lakitan II.1 Bentuk Organisasi KPHP Model Lakitan Organisasi KPHP Model Lakitan berbentuk UPTD II.2 Landasan Pembentukan Organisasi Organisasi KPHP Model Lakitan berbentuk UPTD dibentuk melalui Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas. II.3 Struktur Organisasi STRUKTUR UPTD KPHP LAKITAN (Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 27 Tahun 2010) II.4 Kelengkapan Sapras a. Kantor KPH Lokasinya terdapat di kecamatan Megang Sakti, berdampingan dengan kantor Kecamatan telah bersertifikat. Aksesibilitas untuk mencapai kantor KPHP Model Lakitan dapat ditempuh selama 7 jam perjalanan dengan travel dari palembang menuju ibukota Musi rawas (Lubuk Linggau), dari Lubuk Linggau menuju kantor KPH Lakitan di kecamatan Megang Sakti ditempuh selama 1,5 jam (72 km). Untuk menuju ibukota musi rawas yaitu lubuk linggau sebenarnya dapat ditempuh lebih cepat dari bengkulu. b. Sarana Operasional Komputer, meubel dan kendaraan operasional berupa sebuah mobil dan kendaraan bermotor. III. Aspek Rencana dan Aktivitas/Kegiatan Pengelolaan Hutan III.1 Inventarisasi dan Penataan Hutan Berkala Pemantapan kawasan hutan secara yuridis dan de facto sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagian besar kawasan hutan di KPH Produksi Model Model Unit VI Lakitan telah dilakukan tata batas, namun perlu rekonstruksi maupun pemeliharaan batas kawasan. Kegiatan tersebut yaitu : 1. Rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan 2. Penataan batas kawasan hutan 3. Pembuatan blok dan petak 4. Pemeliharaan blok dan petak 5. Inventarisasi Hutan Kegiatan inventarisasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan potensi hutan dan kondisi sosial di wilayah kelola KPHP Model Unit VI Lakitan.  Selain itu hasil inventarisasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk penataan hutan yang lebih baik dan lebih mantap. Kegiatan penataan hutan secara berkala difokuskan pada hal-hal  sebagai berikut: Penataan blok berkala Penataan petak berkala Kegiatan inventarisasi dan penataan hutan dapat dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.  Kegiatan ini dapat bekerja sama dengan pengelola ijin usaha pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Unit VI Lakitan.  Selain itu pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan maupun penelitian untuk melakukan inventarisasi dan penataan hutannya. III.2 Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu Dari luasan KPHP Model Unit VI Lakitan yang terdiri HP. Model Unit VI Lakitan Utara I seluas ± 33.635 Ha, HP. Model Unit VI Lakitan Utara II seluas ±3.850 Ha, HP. Model Unit VI Lakitan Selatan seluas ± 22.276 Ha dan HP. Kungku seluas ± 17.013 Ha, sebagian telah diberikan ijin pemanfaatan  berupa ijin usaha untuk hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan untuk hutan tanaman rakyat (IUPHHK-HTR).  Namun masih ada sebagian dari kawasan tersebut yang belum teralokasikan kepada pihak ketiga. Kegiatan pemanfaatan hutan pada areal tertentu di kawasan KPHP Model Unit VI Lakitan difokuskan pada: Pemanfaatan kawasan hutan yang lebih berorientasi pada kelola produksi / ekonomi. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan yang lebih berorientasi pada kelola ekologi. Pemanfaatan hutan oleh Pengelola KPHP Model Unit VI Lakitan dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.  Apabila dirasakan telah cukup memiliki kemampuan baik dari sisi sumber daya maupun sumber dana maka Pengelola dapat melakukannya secara mandiri.  Namun apabila belum memungkinkan untuk melakukannya sendiri maka dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam skema yang dimungkinkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. SUMBER : www.kph.dephut.go.id